Hardi Wyn

What You See Is What You Get #sharing itu Indah

Pembahasan Materi Bab VI

Tinggalkan komentar

1. Pengertian, Kedudukan, Dan Sifat UUD 1945
– Sebutan UUD 1945 pertama kali digunakan setelah Dekrit 5 Juli 1959, sebelumnya dikenal juga Konstitusi RIS 1945 dan UUDS 1950. UUD 1945 berbeda status hukumnya dengan UUD yang disahkan dalam sidang PPKI 18 Agustus 1945. UUD tersebut bersifat sementara. Hal ini ditegaskan dalam Aturan Tambahan ayat (2) sebelum amandemen bahwa dalam enam bulan sesudah Majelis Pemusyawaratan dibentuk, Majelis itu bersidang untuk menetapkan UUD. Ini berarti UUD itu masih bersifat sementara. Hal ini dipertegas lagi oleh Bung Karno dalam kata pengantar beliau di depan siding PPKI tanggal 18 Agustus 1945 pukul 11.16 WIB bahwa UUD yang kita buat sekarang ini adalah UUD sementara. Nanti kalau kita telah bernegara di dalam suasana yang lebih tentram, kita tentu akan mengumpulkan kembali MPR yang dapat membuat UUD yang lebih lengkap dan lebih sempurna.- Oleh karena anjuran Presiden kepada DPR untuk kembali ke UUD 1945 tidak memperoleh keputusan dari Konstituante, bahkan sebagian anggota tidak lagi mau menghadiri sidang, maka Presiden menetapkan pembubaran Konstituante, menetapkan UUD 1945, tidak berlakunya lagi UUDS, pembentukan MPRS yang akan diselenggarakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.- UUD 1945 telah mengalami 4 kali amandemen yaitu amandemen pertama, tanggal 19 Oktober 1999; amandemen kedua, tanggal 18 Agustus 2000; amandemen ketiga, tanggal 9 November 2001; dan amandemen keempat, tanggal 10 Agustus 2002.

– Yang dimaksud dengan UUD 1945 adalah keseluruhan naskah yang terdiri atas (1) Pembukaan, yang mencakup 4 alenia; dan (2) pasal-pasal UUD 1945, yang terdiri atas 20 bab (yang semula 16 bab), 73 Pasal (yang semula 37 pasal); 3 Pasal Aturan Peralihan (yang semula 4 pasal) dan 2 Pasal Aturan Tambahan. Penjelasan dihapus.
– UUD merupakan hukum dasar yang tertulis. Makna yang terkandung ialah UUD mengikat pemerintah, lembaga negara maupun masyarakat, bahkan setiap penduduk yang berada di wilayah Republik Indonesia.
– Selain daripada itu, UUD juga memuat norma, aturan, ketentuan yang harus ditaati (bersifat imperaktif). Dengan demikian, UUD merupakan sumber hukum yang mempunyai kedudukan tertinggi dalam kerangka tata urutan atau tingkatan norma hukum.

– Dalam kedudukan yang demikian, maka UUD mempunyai fungsi sebagai alat kontrol, yakni apakah norma hukum yang lebih rendah yang berlaku sudah sesuai dengan ketentuan UUD.

– Selain UUD sebagai hukum dasar tertulis, masih ada hukum dasar tidak tertulis (konvensi). Konvensi adalah aturan dasar tak tertulis, yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara.
Syarat Konvensi :
 Tidak bertentangan dengan ketentuan dalam ketentuan-ketentuan UUD.
 Sifatnya sebagai pelengkap atau pengisi kekosongan yang timbul dalam praktek kenegaraan.

– Adapun alasan mengapa diperlukan konvensi ialah karena di satu pihak cita-cita hukum selalu lebih maju daripada hukum positif dan di lain pihak penyelenggaraan negara bersifat dinamis sesuai dengan perkembangan zaman.
Contoh Konvensi :
 Pidato kenegaraan Presiden tiap tanggal 16 Agustus di depan sidang DPR.
 Penyampaiaan RUU APBN oleh Presiden kepada DPR tiap awal Bulan Januari.
– Sifat UUD adalah singkat dan supel. Sifat yang lues ini sama sekali bukan berarti tidak lengkap atau mengabaikan kepastian hukum. Yang sangat terpenting adalah semangat pemimpin pemerintahan dalam menjalankan aturan-aturan pokok.

2. Pembukaan UUD 1945
2.1 Makna Pembukaan bagi Perjuangan Bangsa
– Pembukaan UUD 1945 merupakan sumber motivasi dan inspirasi perjuangan dan tekad bangsa Indonesia serta sekaligus juga merupakan sumber cita-cita hukum dan cita-cita moral, yang ingin ditegakkan baik dalam lingkungan nasional maupun dalam hubungan pergaulan dengan bangsa-bangsa lain di dunia.

– Suasana kebatinan yang melatarbelakangi perjuangan bangsa Indonesia dan mengapa bangsa Indonesia berjuang merebut kemerdekaan, digambarkan oleh pokok-pokok pikiran yang ada dalam Pembukaan.

2.2 Makna Setiap Alinea Pembukaan
– Alinea Pertama, makna yang terkandung :
 Kemerdekaan adalah hak asasi manusia sebagai mahluk ciptaan Tuhan.
 Mengungkapkan suatu gugatan (dalil objektif) terhadap penjajahan karena penjajahan berarti mengingkari kesamaderajatan manusia sesuai dengan firman Tuhan.
 Adanya aspirasi dan tekad (pernyataan subjektif) bangsa untuk membebaskan diri dari penjajahan
– Alinea Kedua, makna yang terkandung :
 Suatu penghargaan terhadap perjuangan bangsa Indonesia yang telah melepaskan diri dari belenggu penjajahan.
 Perjuangan pergerakan kemerdekaan telah sampai pada tingkatan yang menentukan dan momentum ini dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia.
 Kemerdekaan bukanlah tujuan terakhir, melainkan ibarat sebuah jembatan emas baru mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang.
– Alinea Ketiga, makna yang terkandung :
 Motivasi material kemerdekaan Indonesia, yakni supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas dan merdeka.
 Pengukuhan atau pengulangan kembali Proklamasi Kemerdekaan.

– Alinea Keempat, makna yang terkandung :
 Memuat tujuan negara, yaitu (a) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, (b) memajukan kesejahteraan umum, (c) mencerdaskan kehidupan bangsa, (d) ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
 Memuat asas politik, yaitu negara yang berbentuk republik dan berkedaulatan rakyat.
 Memuat ketentuan akan diadakannya UUD (pasal-pasal UUD).
 Memuat dasar negara, yaitu Pancasila.

3 Pokok – Pokok Pikiran Dalam Pembukaan
Adapun pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan antara lain :
1) Persatuan
Ini berarti Indonesia menganut aliran negara persatuan, bukan negara federal, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
2) Keadilan Sosial
Ini berarti tiap manusia Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia.
3) Kedaulatan Rakyat
Penyelenggaraan kehidupan bernegara harus berdasarkan kepada prinsip kedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan.
4) Ketuhanan Yang Maha Esa
Pokok pikiran ini mewajibkan penyelenggara negara dan pemerintah untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.

3. Hubungan Pembukaan dengan Batang Tubuh
– Pembukaan mengandung pokok-pokok pikiran meliputi suasana kebatinan, cita-cita hukum, dan cita-cita moral bangsa Indonesia. Nilai – nilai yang dijunjung tinggi ini tiada lain bersumber dari atau dijiwai oleh pandangan hidup dan dasar negara Indonesia

– Sementara itu, Batang Tubuh / pasal-pasal UUD adalah penjabaran dari pokok-pokok pikiran tersebut. Dapat disimpulkan Pembukaan (yang memuat Pancasila) menjadi dasar / sumber dari adanya batang tubuh / pasal-pasal UUD .

– Hubungan ini bersifat KAUSAL ORGANIS.
KAUSAL berarti Pembukaan menjadi penyebab adanya (menjiwai) pasal-pasal UUD. ORGANIS berarti menujukkan suatu kesatuan yang bulat atau tidak terpisahkan antara Pembukaan dengan Batang Tubuh.

4. Batang Tubuh UUD 1945

– Keseluruhan Batang Tubuh UUD dibedakan menjadi tiga bagian sebagai berikut :
 Pasal-pasal yang berisi materi yang mengatur sistem pemerintahan negara dan kelembagaan negara.
 Pasal-pasal yang berisi materi hubungan negara dengan warga negara dan penduduknya.
 Pasal-pasal yang berisi materi hal-hal lain, seperti mengenai bendera negara, bahasa negara, lambang negara, lagu kebangsaan, perubahan undang-undang, aturan peralihan, dan aturan tambahan.

– Perbadingan UUD 1945 Sebelum dengan Sesudah Amandemen
Keterangan Sebelum Amandemen Sesudah Amandemen
Jumlah Bab 16 20
Jumlah Pasal 37 73
Aturan Peralihan 4 3
Aturan Tambahan 2 2
Kekuasaan Legislatif Unikameral (DPR) Bikameral (DPR + DPD)
Bobot Bandul Kekuasaan Lebih kuat pada eksekutif Libih kuat pada legislatif
Kekuasaan Kehakiman Mahkamah Agung Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi
HAM Sedikit (3 Pasal) Banyak dan agak rancu (13 Pasal)

4.  Sistem Pemerintahan Negara
A. Negara Indonesia adalah Negara Hukum
Mengandung arti bahwa negara termasuk pemerintah dan lembaga-lembaga negara yang lain dalam melaksanakan tindakannya harus dilandasi oleh hukum dan harus dapat dipertanggung jawabkan secara hukum (Pasal 1 ayat (3)).
Dalam arti luas, negara hukum dalam arti material, sehingga tindakan penyelenggara negara tidak semata-mata terpaku pada hukum tertulis, melainkan setiap tindakannya bermuara pada pencapaian kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.
B. Sistem Konstitusional
Sistem ini berarti pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar). Sistem ini sekaligus mengisyaratkan adanya hierarki peraturan perundang-undangan. Sistem Konstitusional juga memperkuat sistem negara hukum.
C. Presiden
Presiden adalah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi. Presiden sekaligus adalah kepala negara dan kepala pemerintahan yang mengkoordinasikan semua menteri yang ada.
D. Presiden Tidak Bertanggung Jawab Kepada DPR
Presiden mempunyai kedudukan yang sama dengan DPR, oleh karena itu Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Sebaliknya Presiden tidak dapat membubarkan DPR (Pasal 7C).
E. Kekuasaan Negara Terbatas
Meskipun Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, ia bukanlah diktaktor, sebab kekuasaannya dibatasi oleh ketentuan-ketentuan,
 Ketentuan-ketentuan dalam UUD,
 Pengawasan oleh DPR,
 DPR dapat mengajukan usul kepada MPR untuk memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden apabila tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

5. Kelembagaan Negara
A. Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR)
MPR bukan lagi lembaga negara tertinggi, karena pemegang kedaulatan tertinggi adalah seluruh rakyat Indonesia.
Kekuasaannya sesuai Pasal 3 adalah :
 Mengubah dan menetapkan UUD,
 Melantik Presiden dan Wakil Presiden,
 Serta memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden

B. Presiden dan Wakil Presiden
Presiden selaku Kepala Pemerintahan, mencakup kekuasaan dan tugas sebagai berikut :
 Memegang kekuasaan pemerintahan (kekuasaan eksekutif) dibantu Wakil Presiden (Pasal 4),
 Memegang kekuasaan untuk membentuk UU dengan persetujuan DPR (Pasal 5),
 Berhak menetapkan Perpu (Peraturan Pemerintah Pengganti UU) (Pasal 22),
 Bersama DPR menetapkan APBN (pasal 23),
 Memegang jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 kali masa jabatan (Pasal 7).

Presiden selaku Kepala Negara, mencakup kekuasaan dan tugas sebagai berikut :
 Memegang kekuasaan tertinggi atas AD, AL, AU (Pasal 10),
 Menyatakan perang dan membuat perjanjian internasional (Pasal 11),
 Menyatakan keadaan bahaya, yang syarat ditetapkan UU (Pasal 12),
 Mengangkat dan menerima duta dan konsul dengan pertimbangan DPR (Pasal 13),
 Memberikan grasi dan rehabilitasi serta amnesti dan abolisi (Pasal 13),
 Memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya (Pasal 15),
 Membentuk dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasehat dan pertimbangan kepada Presiden (Pasal 16).

C. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
DPR mempunyai fungsi dan hak, antara lain:
 Fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan,
 Hak interpelasi, hak angket, hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas (Pasal 20 A),
 Anggota DPR berhak mengajukan usul RUU (Pasal 21),
 Hak untuk memilih atau memberikan persetujuan / pertimbangan atas pengangkatan anggota BPK (Pasal 23 F), calon hakim agung untuk MA (Pasal 24 A), anggota KY (Pasal 24 B), 3 orang hakim konstitusi untuk MK (Pasal 24 C), serta lembaga-lembaga lainnya

D. Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
DPD mempunyai wewenang, antara lain:
 Dapat mengajukan usul kepada DPR mengenai RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah (Pasal 22 D),
 DPD dapat ikut membahas RUU tersebut.
 Dapat melakukan pengawasan UU mengenai otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pemekaran daerah, pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) daerah.

E. Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY).
Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
MA berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang (Pasal 24 A).
MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya final, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilu. (Pasal 24 C).
KY bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim (Pasal 24 B). Jadi KY tidak mempunyai kekuasaan kehakiman untuk mengadili perkara pidana atau perdata.

F. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Untuk memeriksa pengelolaan uang negara diadakan Badan Pengelolaan Negara yang bebas dan mandiri. Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan pertimbangan DPD dan diresmikan Presiden dan BPK berkedudukan di Jakarta dan memiliki perwakilan di setiap provinsi (Pasal 23 G).
Sangat disayangkan jika hasil pemeriksaan BPK kurang diperhatikan oleh pihak-pihak yan bersangkutan. Ini dapat menimbulkan penggelapan uang negara dan lebih parah lagi dapat terjadi korupsi .
4.3 Hubungan Negara dengan Warga Negara dan Penduduk
A. Warga Negara dan Penduduk (Pasal 26).
Warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

B. Persamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan (Pasal 27 ayat 1).
Indonesia menganut asas bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan. Jadi terdapat keseimbangan hak dan kewajiban dan tidak ada diskriminasi diantara warga.

C. Hak atas Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak (Pasal 27 ayat 2).
Tiap warga negara berhak atas pekerjaan supaya bisa hidup secara layak.

D. Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul (Pasal 28).
Pasal ini menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pendapat dan pikiran secara lisan dan tertulis.

E. Hak Asasi Manusia (Pasal 28 A- 28 J).
 Pasal 28 A : setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya.
 Pasal 28 B : setiap orang berhak membentuk keluarga dan melajutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
 Pasal 28 C : setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, mendapatkan pendidikan, iptek, seni dan budaya.
 Pasal 28 D : setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuaan yang sama di depan hukum.
 Pasal 28 E : setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya.
 Pasal 28 F: setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi.
 Pasal 28 G : setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan dan harta benda.
 Pasal 28 H : setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin serta mendapatkan pelayanan kesehatan.
 Pasal 28 I : setiap orang berhak untuk hidup, tidak disiksa, kemerdekaan pikiran dan hati nurani.
 Pasal 28 J : setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

F. Kemerdekaan Memeluk Agama (Pasal 29).
Kebebasan beragama merupakan hak yang paling asasi, karena kebebasan beragama langsung bersumber pada martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan.

G. Pertahanan dan Keamanan Negara (Pasal 30).
Tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

H. Hak Pendidikan (Pasal 31).
Tiap warga berhak mendapatkan pendidikan dan wajib mengikuti pendidikan dasar sedangkan pemerintah wajib membiayainya.

I. Kebudayaan Nasional Indonesia (Pasal 32).
Negara menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

J. Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial (Pasal 33 dan 34).
Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Perekonomian diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional

6. Ketentuan – Ketentuan Lain
A. Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih (Pasal 35).
B. Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia (Pasal 36).
C. Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika (Pasal 36 A).
D. Lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya (Pasal 36 B).
E. Perubahan UUD (Pasal 37).
F. Aturan Peralihan
Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD.
G. Aturan Tambahan
MPR ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Sementara (MPRS) dan Ketetapan Majelis Rakyat (TapMPR) untuk diambil putusan pada Majelis Pemusyawaratan Rakyat tahun 2003.

Penulis: Hardi Kristawan

Add / Follow me at Social Media : Facebook : Hardi Kristawan Twitter : @belumbernama E-mail : wayanhardi@gmail.com G+ : Hardi Kristawan Kontak Person : I Wayan Hardi Kristawan Br. Bengkel Kawan, Kediri, Tabanan, Bali 083117968626 PT. Iforte Solusi Infotek STIKI Indonesia

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s